Institusi Pelayanan Publik Tanpa "Mental Pelayan"
Bicara tentang birokrasi service publik di Indonesia tetap ada hal menarik untuk dibicarakan serta dikritisi. Masalahnya pola intitusi service publik di negara kita belum betul-betul mengaplikasikan mental pelayan. Masih hanya jargon, slogan, visi tetapi nirimplementasi.
| Mencari Rumus Akurat Keluaran Togel |
Masih jumlahnya keluh kesah dari warga tentang jeleknya service publik di lembaga negara jadi tanda tentang tiadanya mental service. Tahun 2019 lalu Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sempat mengutarakan jika sekarang ini tingkat kualitas service publik pemerintah makin rendah. Disamping itu, proses akseptasi keluh kesah warga belum dibikin dengan cara skemaatis.
Pemerintah dipandang masih tidak cukup dalam lakukan pemantauan berkaitan dengan service publik. Hal tersebut tecermin dari rendahnya budget untuk pekerjaan pemantauan.
Sepantasnya satu lembaga negara dimana dia untuk pelayan publik mempunyai pola untuk pelayan, termasuk perangkat yang bekerja memberikan service langsung.
Tetapi sayangnya, idiom "jika dapat dipersulit, mengapa harus dipermudahkan" seakan jadi keunikan birokrasi service publik kita. Warga yang ingin mendapatkan service justru dibikin repot ke sana kesini dulu.
Bila betul-betul berparadigma pelayan, karena itu semestinya info tentang mekanisme dikatakan dengan jelas. Serta jika perlu, petugas memberi instruksi dengan cara detil tak perlu warga ketidaktahuan.
Contoh Masalah
Satu contoh masalah yang sempat penulis alami sendiri, misalnya kita akan mengatur surat info belum menikah atau info duda di kelurahan.
Sesudah mengatur surat pengantar dari RT serta RW, tinggalah ke kelurahan dengan bawa berkas kriteria. Tetapi, sebab ada kekeliruan bikin pada Kartu Keluarga (KK) yang malah tercatat info posisi "menikah," faksi kelurahan tidak dapat mengolah Surat Info Belum Menikah. Faktanya rasional, fundamen hukum yang digunakan, yakni Kartu Keluarga, tidak cocok.
Selanjutnya dianjurkan oleh petugas kelurahan untuk mengatur perkembangan Kartu Keluarga terlebih dulu ke Kecamatan atau Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil (Disdukcapil) tanpa ada dikasih tahu tentang kriteria serta prosesnya. Selanjutnya tiba ke Disdukcapil dengan bawa berkas sekedarnya.
Sesudah berbaris demikian lama, rupanya petugas service memberitahukan jika permintaan tidak diterima. Penampikan permintaan karena minimnya berkas form perkembangan KK yang itu didapatkan dari kelurahan dan tanda-tangan serta stempel faksi kelurahan.
Di papan informasi Disdukcapil, Kecamatan, atau Kelurahan tidak ada satu juga info yang detil serta jelas tentang kriteria, mekanisme serta jalur.
